Semenjak proklamasi pada tahun 1945, negara Indonesia mengalami beberapa perubahan sistem pemerintahan. Adapun sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Indonesia saat ini adalah sistem pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 adalah republik presidensial. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk republik. Sementara itu, dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial karena kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden.
Perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia pada tahun 2045 diharapkan menjadi negara maju dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan merata, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan kuat. Namun, pada kenyataannya masih banyak tata kelola pemerintahan di Indonesia yang masih perlu diperbaiki. Pada prinsipnya, sistem pemerintahan yang baik adalah harapan seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi sistem birokrasi yang rumit dan berbelit-belit membuat kualitas pelayanan publik jauh dari harapan. Akurasi pelayanan yang memakan waktu lama, ketidakramahan pegawai dalam memberikan pelayanan, pelayanan yang tidak sesuai SOP, dan masih banyak lagi yang menyebabkan kualitas sistem pemerintahan Indonesia menjadi kurang baik.
Lalu, apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Menurut penulis, untuk mengatasi permasalahan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
Sumber: Bhirawa Online