Sunday, October 1, 2023
HomeGlobal NewsPemilihan Presiden Indonesia: Faktor Nahdlatul Ulama

Pemilihan Presiden Indonesia: Faktor Nahdlatul Ulama


Brussel (07/09 – 14.29)

Anies Baswedan menjadi calon presiden Indonesia pertama yang resmi mencalonkan diri sebagai wakil presiden setelah memilih Muhaimin Iskandar dari gerakan massa Islam Nahdlatul Ulama (NU) pada akhir pekan lalu. ALEXANDER R. ARIFIANTO berpendapat pencalonan ini menyoroti pentingnya dukungan NU pada pemilu presiden tahun depan. Dia yakin Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto kemungkinan besar juga akan mempertimbangkan untuk mencalonkan politisi yang berafiliasi dengan NU sebagai cawapres.

Anies Baswedan secara resmi telah mengumumkan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan politisi Nahdlatul Ulama (NU), sebagai calon wakil presidennya. Keputusan ini mungkin akan menekan dua lawannya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, untuk mencalonkan politisi NU sebagai cawapres mereka. Gambar dari Wikimedia Commons.

Pada 1 September 2023, Partai Demokrat – salah satu partai politik pendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden – mengumumkan penarikan dukungannya. Keputusan itu diambil setelah partai tersebut mendapat kabar bahwa mantan Gubernur Jakarta itu memutuskan memilih Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai calon wakil presidennya.

Pejabat Partai Demokrat menegaskan bahwa partai tersebut memutuskan untuk menarik dukungannya terhadap Anies karena Anies diduga melanggar janji sebelumnya untuk memilih Agus Yudhoyono – ketua umum partai dan putra tertua mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono – sebagai pasangannya. Pada saat yang sama ketika Partai Demokrat mengumumkan pengunduran diri mereka dari Koalisi Perubahan (Koalisi Perubahan) yang dipimpin Anies, para pejabat partai juga mengumumkan bahwa partai tersebut kini sedang menjajaki mitra koalisi baru untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden mereka sendiri.

Keesokan harinya, pasangan Anies-Muhaimin diumumkan secara resmi dalam konferensi pers di Surabaya. Pengumuman ini menjadikan Anies sebagai calon presiden pertama yang mengumumkan secara resmi calon wakil presidennya, menjelang masa resmi pengajuan pencalonan yang akan dimulai pada 19 Oktober 2023 dan berakhir seminggu kemudian. Sejauh ini belum ada satupun dari dua lawannya – masing-masing, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo – yang telah menentukan pilihan pasangannya secara resmi.

Keputusan Anies untuk memilih Muhaimin sebagai pasangannya membuktikan pentingnya PKB dalam pemilu – namun yang lebih penting, pentingnya Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang memiliki lebih dari 90 juta pengikut. PKB secara semi resmi berafiliasi dengan NU. Para analis pemilu memperkirakan bahwa pemilu presiden tahun depan kemungkinan besar akan ditentukan berdasarkan hasil pemilu di provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kedua provinsi tersebut masing-masing memiliki 31,5 juta dan 28,2 juta pemilih yang berhak, sehingga totalnya ada 59,7 juta pemilih. Diperkirakan sekitar dua pertiga penduduk kedua provinsi tersebut berafiliasi dengan NU.

Muhaimin bukan hanya ketua PKB dan politisi NU terkemuka; jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa ia sangat difavoritkan sebagai calon wakil presiden, terutama di kalangan kubu NU di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Survei yang dilakukan pada bulan Februari 2023 oleh Saiful Mujani Research Consultancy (SMRC) menunjukkan bahwa dengan perolehan 18,2%, Muhaimin menduduki peringkat pertama di antara politisi yang berafiliasi dengan NU dalam hal elektabilitas mereka. Diikuti oleh Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan 18% suara, dan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dengan 15,4%.

Namun, pasangan presiden Anies-Muhaimin juga memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, meskipun NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU juga memiliki perpecahan yang tinggi. Muhaimin terasing dari kepemimpinan NU saat ini yang dipimpin Yahya Cholil Staquf. Yahya menanggapi pengumuman resmi Anies tentang terpilihnya Muhaimin sebagai cawapres dengan mengeluarkan pernyataan bahwa NU adalah organisasi yang netral secara politik dan bahwa “politisi mana pun yang mencalonkan diri sambil mengaku berafiliasi NU hanya mengutarakan pendapat pribadinya, karena NU tidak. mengeluarkan dukungan politik apa pun”.

Akibatnya, dukungan umat NU terhadap pasangan Anies-Muhaimin jauh dari kata bulat. Sebuah survei yang dilakukan pada bulan Juli 2023 oleh Indikator Politik – lembaga survei terkemuka lainnya di Indonesia – menemukan bahwa hanya 25% pemilih dari PKB berencana memilih Anies pada pemilihan presiden mendatang, 40% berencana memilih Ganjar, sementara 30,5% berencana memilih untuk Prabowo.

Kedua, Anies memilih Muhaimin dengan tujuan untuk memperkuat kredibilitasnya sebagai seorang Muslim moderat karena NU telah lama dianggap sebagai organisasi Islam moderat yang mengedepankan pluralisme dan toleransi terhadap minoritas non-Muslim. Namun, anggota koalisi lain yang mendukung pencalonannya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebuah partai dengan kredibilitas Islam konservatif. Survei Indikator yang sama menunjukkan, berbeda dengan pemilih PKB/NU, 68,6% pemilih PKS berencana memilih Anies pada pemilu presiden.

PKB/NU dan PKS telah lama terlibat tarik-menarik mengenai arah masa depan Islam di Indonesia. Pendukung PKB dan PKS sudah lama saling membenci. Ulama senior NU telah melarang pengikutnya untuk bergabung dengan PKS “karena berisiko membahayakan keyakinan mereka sendiri”. Sebaliknya, para pemimpin PKS mengkritik Ketua NU Yahya atas kunjungannya ke Israel pada tahun 2018 ketika ia menjabat sebagai Sekjen NU.

Sejauh ini, para pimpinan PKS kembali menegaskan komitmennya mendukung pencalonan Anies sebagai presiden. Namun, mereka juga mengatakan pencalonan Muhaimin sebagai wakil presiden perlu ditinjau dan disetujui oleh dewan penasihat agama (majelis syuro), yang merupakan otoritas pengambilan keputusan utama di PKS. Tidak jelas apakah partai tersebut akan terus mendukung pencalonan Anies sebagai presiden jika dewan menolak pencalonan Muhaimin.

Terpilihnya Muhaimin sebagai calon wakil presiden Anies berarti Ganjar dan Prabowo juga berada di bawah tekanan untuk mencalonkan politisi NU sebagai calon wakil presiden mereka untuk menggalang dukungan di kalangan pemilih yang berafiliasi dengan NU. Ganjar, yang sejauh ini hanya didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan tampaknya kehilangan momentum dalam jajak pendapat baru-baru ini, berada di bawah tekanan yang lebih kuat dibandingkan Prabowo untuk melakukan hal tersebut. Ia dapat menghubungi Mahfud MD, mengingat Mahfud MD adalah satu-satunya politisi yang berafiliasi dengan NU yang dapat menandingi popularitas Muhaimin di kalangan calon pemilih NU. Selain berasal dari NU, Mahfud memiliki hubungan dekat dengan aktivis masyarakat sipil dan dapat menggalang dukungan Ganjar di kalangan pemilih Indonesia yang cenderung progresif.

Yenny Wahid, putri mantan presiden dan Ketua NU Abdurrahman Wahid, adalah calon wakil presiden lain yang menarik untuk dipertimbangkan Ganjar. Yenny saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Wahid Foundation, yang diambil dari nama mendiang ayahnya, yang dikenal luas sebagai pemimpin progresif. Oleh karena itu, ia juga merupakan calon wakil presiden yang dapat memperoleh dukungan dari pemilih NU dan nasionalis yang berhaluan progresif jika ia mencalonkan diri bersama Ganjar.

Sementara itu, Prabowo punya dua opsi menyikapi keputusan Anies. Opsi pertamanya adalah meneruskan rencana mencalonkan diri bersama Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Jokowi yang menjabat Wali Kota Solo saat ini. Dengan mencalonkan Gibran sebagai cawapresnya, Prabowo bisa meraih perolehan suara yang cukup besar di Jawa Tengah dari para pemilih yang berhaluan sama dengan Jokowi. Meskipun demikian, koalisi Prabowo-Gibran hanya akan bisa bertahan jika Mahkamah Konstitusi memutuskan mendukung penurunan usia calon presiden dan wakil presiden menjadi 35 tahun, sebuah keputusan yang masih menunggu keputusan.

Tanpa keputusan Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan, Prabowo harus mencalonkan politisi lain sebagai calon wakil presidennya. Dalam situasi seperti ini, sebagian besar analis menganggap Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir kemungkinan besar akan menjadi calon wakil presidennya. Namun, meski diangkat sebagai anggota kehormatan Banser, sayap paramiliter pemuda NU, Ansor, Erick Thohir tidak secara resmi berafiliasi dengan NU. Jika Prabowo merasa perlu menunjuk politisi yang berafiliasi dengan NU sebagai cawapres, kemungkinan besar dia akan menghubungi Khofifah atau Yenny.

Dengan mencalonkan Muhaimin sebagai calon wakil presidennya, Anies berharap memperoleh peningkatan elektoral yang signifikan di provinsi-provinsi yang banyak pemilihnya berafiliasi dengan NU. Namun, pertikaian antara berbagai tokoh NU dan renggangnya hubungan NU dengan PKS kemungkinan besar akan berdampak pada berkurangnya jumlah pemilih NU yang mendukung pencalonan Anies pada putaran pertama pemilu yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Banyak pemilih NU yang kemungkinan besar akan mendukung Ganjar. atau Prabowo sebagai gantinya.

Meski demikian, pencalonan Muhaimin oleh Anies menyoroti pentingnya dukungan elektoral dari organisasi Islam terbesar di Indonesia itu untuk pemilihan presiden mendatang. Hal ini tentu akan memberikan tekanan kepada kedua lawan Anies untuk juga mencalonkan politisi yang berafiliasi dengan NU sebagai cawapres.

Oleh: Alexander R. ARIFIANTO adalah Senior Fellow Program Indonesia di S Rajaratnam School of International Studies (RSIS).

Sumber

RELATED ARTICLES
View More

TRANSLATE

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular