Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung memproyeksikan pada 2024 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung meningkat sebesar 4,5-5 persen.
“Mengenai arah proyeksi ekonomi 2024, kami memproyeksikan untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada pada kisaran 4,5-5,0 persen,” ujar Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Lampung Irfan Farulian melalui keterangannya di Bandarlampung, Kamis
Ia mengatakan perkiraan persentase pertumbuhan ekonomi lampung di 2024 itu, bila dibandingkan dari tahun per tahun mengalami peningkatan. Di tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Lampung hanya 4,2-4,6 persen.
“Adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi Lampung di 2024 juga didukung oleh perkiraan laju inflasi yang tetap terjaga pada sasaran inflasi yang lebih rendah yakni 2,5 persen plus minus satu persen,” katanya.
Menurut dia sasaran inflasi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan 2022 yang sebesar tiga persen plus minus satu persen.
“Untuk inflasi gabungan dua kota di Lampung pada 2024 diperkirakan pada kisaran 2,8-3,3 persen. Ini didukung juga oleh prakiraan inflasi pangan yang lebih terjaga dan stabil,” ucapnya.
Irfan melanjutkan, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi 2024 ada beberapa risiko yang harus diperhatikan seperti adanya risiko ketidakpastian global, masih adanya dampak El Nino di 2024, dan risiko instabilitas di tahun politik.
“Dan rekomendasi kegiatan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga di 2024 yaitu dengan memperkuat produktivitas sektor primer dan tersier, menjaga permintaan domestik, memperluas inklusifitas serta menurunkan kesenjangan,” tambahnya.
Ia merinci untuk memperkuat produktivitas sektor primer dan tersier pemerintah daerah dapat meningkatkan produktivitas pertanian melalui perluasan implementasi pertanian digital, penguatan rantai pasok pupuk, perluasan keikutsertaan petani dalam kartu tani, memperkuat kerjasama daerah, dan penguatan ekosistem produk halal.
“Lalu untuk menjaga permintaan domestik maka perlu dilakukan sinergisitas antar TPID untuk menjaga stabilitas inflasi, menciptakan permintaan produk UMKM, dan proyek investasi terutama berbasis sektor hijau, menjaga stabilitas politik dan mendorong aktivitas belanja produktif pemerintah,” ujar dia lagi.
Kemudian untuk memperluas inklusifitas perlu dilakukan kebijakan yang mendorong efisiensi sistem pembayaran digital, mendorong potensi pariwisata, pemanfaatan sekolah vokasi, sosialisasi model bisnis pembiayaan kepada UMKM di sektor hilirisasi komoditas lokal, serta memfasilitasi temu bisnis untuk mendorong akses pembiayaan UMKM.
Sumber: Antara Lampung