Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi masuk peringkat 24 dari 34 Provinsi di Indonesia karena kurang informatif alias tidak transparan.
Ketua Komisoner Informasi Publik (KIP) Provinsi Jambi Indra Lesmana mengatakan peringkat tersebut diumumkan pada 21 November 2019 lalu di istana Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’aruf Amin.
“Tidak informatif masih seperti dulu (2018) berada di bawah dari seluruh provinsi di Indonesia yang ada,” ujarnya, Senin (2/12/2019).
Menurut Indra Lesmana belum transparannya terhadap keterbukaan informasi publik itu karena kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan KIP yang ada.
“Kalau kita melihat ada 4 kriteria yang harus diperhatikan oleh Pemda,” tuturnya.
Pertama menyangkut permasalahan, kesekretariatan, penyelesaian sengketa informasi, sosialisasi dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang sebenarnya harus dianggarkan oleh Pemda. “Kita harus siapkan anggaran untuk itu,” terangnya.
Kemudian KIP juga bukan hanya melakukan penyelesaian terhadap sengketa informasi akan tetapi juga harus mempersiapkan berbagai perangkat dan pembekalan seperti pendidikan/Bimtek terhadap sekretariat.
“Semua itu harus dibekali dan harus ada anggaranya, kami dalam konteks majelis hakim kami juga mediator di dalamnya tentu kami juga harus dibekali terkait tentang pendidikan,” terangnya.
Mengenai sosialisasi juga harus dilakukan sehingga keberadaan KIP bisa diketahui oleh masyarakat secara luas, baik kepada media, masyarakat, LSM bahkan badan publik itu sendiri, akan tetapi itu belum bisa mereka lakukan karena minimnya anggaran.
“Selama ini tidak bisa kita lakukan karena memang anggarannya tidak ada,” katanya.
Kemudian Monev, tujuannya dan efek terakhirnya adalah pemeringkatan sebagai pemicu dari setiap badan publik atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada itu supaya mereka transparansi keterbukaan informasi yang mereka sampaikan itu seperti apa.
“Inilah yang menjadi parameter nya tolak ukurnya, sehingga kami bisa tahu provinsi Jambi itu masuk dalam peringkat berapa dan keterbukaan informasi seperti apa, kalau sekarang KIP Jambi tidak melaksanakan Monev,” ungkapnya.
Tidak terlaksananya Monev KIP di Jambi itu menurut Indra Lesmana karena keterbatasan anggaran sehingga tolak ukur dan parameter keterbukaan informasi publik di setiap OPD yang ada di Provinsi Jambi belum diketahui.
“Tidak ketahuan, karena Monev-nya tidak berjalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Indra berharap kepada Pemda agar sedikit lebih memperhatikan KIP supaya anggaran dapat menjadi skala prioritas sehingga keterbukaan informasi dan ketransparanan di Provinsi Jambi bisa maksimal berjalan.
“2018 kita tidak informatif dan sampai saat ini pun kita tidak informatif, jadi tidak ada peningkatan sama sekali,” jelasnya.
Dalam penilaian Monev itu ada 5 tingkatan, pertama tidak informatif, kemudian kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif, baru informatif, Provinsi Jambi 2019 tidak sama sekali informatif.
“Kalau di 2018 kita posisi nomor 8 dari bawah dari 34 provinsi, Nah kalau sekarang tidak informatif sama saja posisi di bawah juga, jadi apa namanya yang harus di evaluasi bersama,” tuturnya.
Saat ini kalau melihat dari anggaran KIP itu karena kurang ada dorongannya untuk itu, kata Indra sebenarnya tanggungjawab terkait keterbukaan informasi itu tidak semuanya ada di Dinas Kominfo, akan tetapi ada pada mereka.
“Kuncinya ada di kami, karena apa kami lah yang bisa melakukan Monev terhadap semua OPD yang ada di Provinsi Jambi ini, PUPR, Dinas Pendidikan, lain sebagainya kan perlu transparansi dan sebagainnya,” tandasnya.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Nurachmat Herlambang Kamis (28/11/2019) waktu lalu mengatakan, itu dikarenakan provinsi Jambi belum menetapkan daftar informasi apa saja yang dikecualikan dalam publikasi melalui website.
“Dasarnya seperti itu, ada informasi publik yang diupload dan daftar informasi yang dikecualikan, sedangkan Jambi belum ada. Cuma kita sedang proses, rencananya akan ditetapkan Desember ini dengan mengajak OPD-OPD untuk melihat lagi apa saja daftar informasi yang dikecualikan,” ujarnya.
Pihaknya pun tengah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik untuk mendorong transparasi, guna menciptakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kemarin sudah kita bagi untuk informasi yang umum, seperti keuangan, kearsipan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa serta pengawasan. Penanggungjawabnya membuat agar sama diseluruh OPD, harus ada kesamaannya,”katanya.
Nurachmat mengatakan, OPD yang paling minim menyampaikan informasi itu biasanya yang kegiatanya banyak, dan anggarannya besar. Menurutnya, OPD dengan kriteria ini seharusnya daftar informasinya lebih banyak dari pada OPD yang alokasinya relatif sedikit.
“Yang minim penyampaian informasinya seperti di dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Kenyataannya, OPD yang anggarannya besar ini malah kurang update dibandingkan OPD yang alokasinya sedikit,” tambahnya.
Diskominfo sendiri tengah berupaya membangkitkan kesadaran OPD agar melaporkan tiap kegiatannya di website, karena sekarang sudah zamannya era keterbukaan informasi dan seluruh program kegiatan harus dilaporkan.
“Sudah punya perencanaan, kapan dilaksanakan, tujuannya apa. Ini yang perlu kita perbaiki lagi, bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas informasinya,” pungkasnya.
