Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Abdullah Sani, mengatakan bahwa Provinsi Jambi memiliki tipe ekosistem yang paling lengkap di Pulau Sumatera bahkan di Indonesia, mulai dari ekosistem pegunungan, hutan dataran rendah, hingga ekosistem pesisir dan laut.
Pernyataan ini disampaikan Wagub Sani saat membuka Pembahasan Penyaluran Dana Insentif Berbasis Kinerja Program BioCF-ISFL untuk Desa Potensi Penerima Manfaat, yang berlangsung di Sanubari Hotel Jambi, Senin (12/08/2024).
Dalam sambutannya, Wagub Sani mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia atas dukungan mereka dalam upaya mitigasi dan perubahan iklim di Provinsi Jambi.
“Saat ini, Provinsi Jambi memiliki ekosistem yang sangat lengkap, tersebar di empat taman nasional, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Dua Belas, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Taman Nasional Berbak Sembilang,” paparnya.
Ia juga menjelaskan, Jambi memiliki hutan lindung seperti Taman Hutan Rakyat (TAHURA) dan Hutan Adat terbesar di wilayah Provinsi Jambi yang memiliki fungsi ekologi yang sangat penting.
“Aset lingkungan ini harus kita jaga, pelihara, dan pulihkan dari kerusakan,” ujar Wagub Sani.
Wagub Sani menambahkan bahwa Provinsi Jambi telah berupaya menjaga kelestarian ekosistem sekaligus menjalankan pembangunan berkelanjutan dengan mengimplementasikan konsep REDD+ di Provinsi Jambi.
Upaya ini diwujudkan dengan mengintegrasikan Road Map Pertumbuhan Ekonomi Hijau Tahun 2019-2045 ke dalam Dokumen Perencanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yang didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau.
“Dengan komitmen ini, kami berharap dapat berkontribusi positif dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi hijau, pembangunan yang inklusif dan merata, terciptanya ekosistem yang sehat, serta pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mengatasi dampak perubahan iklim,” lanjut Wagub Sani.
Wagub Sani juga berterima kasih atas dukungan KLHK RI dan komunitas internasional dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca di Provinsi Jambi, salah satunya melalui Program BioCF-ISFL yang menargetkan penurunan emisi sebesar 14 juta ton CO2 dengan insentif sebesar USD 70 juta.
“Program ini juga diintegrasikan dengan target NDC Indonesia melalui Indonesia FOLU NET Sink 2030, di mana Provinsi Jambi akan memberikan kontribusi langsung sebesar 10% melalui Program Penurunan Emisi GRK yang didanai dari APBD, APBN, dan hibah luar negeri,” jelas Wagub Sani.
rovinsi Jambi saat ini sedang mengimplementasikan fase Pre-Investment Program BioCF-ISFL untuk periode 2022-2025. Fase ini sudah memasuki tahun ketiga dengan metode On Granting, dan telah memberikan pendapatan bagi Pemprov Jambi.
Total nilai reimbursement yang telah ditransfer oleh DJPK Kemenkeu RI ke RKUD Provinsi Jambi mencapai Rp40,92 miliar, dengan pengajuan tambahan sebesar Rp11,82 miliar untuk Semester I Tahun 2024.
Wagub Sani menegaskan bahwa tahapan Pre-Investment sudah menunjukkan hasil yang signifikan dalam memenuhi syarat untuk mengunduh fase Result Based Payment (RBP).
Saat ini, Pemprov Jambi sedang menunggu jadwal penandatanganan Kontrak Emission Reduction Payment Agreement (ERPA), yang telah disepakati dengan harga per ton CO2e sebesar USD 7.
Wagub Sani juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam Pembagian Manfaat Insentif Berbasis Kinerja Program BioCF-ISFL. Tiga aspek yang harus diperhatikan adalah riwayat kehilangan tutupan hutan, kinerja penurunan emisi gas rumah kaca, dan risiko deforestasi serta degradasi hutan.
“Semakin baik tutupan hutan di suatu wilayah, semakin besar proporsi manfaat yang diterima. Sebaliknya, semakin kecil tutupan hutan, semakin kecil pula proporsi manfaatnya,” ujar Wagub Sani.
Dalam mempercepat pengunduhan fase RBP, Wagub Sani menekankan perlunya finalisasi Dokumen Benefit Sharing Plan BioCF-ISFL, yang mencakup alur mekanisme pendanaan hingga ke tingkat desa.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, APDESI, dan Koordinator Pendamping Desa se-Provinsi Jambi, sangat diperlukan untuk memastikan alur pendanaan berjalan dengan baik.
“Dengan terlaksananya fase RBP, dana yang telah disepakati dapat diimplementasikan oleh masyarakat sebagai insentif dalam menjaga kawasan hutan dan lahan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi,” pungkas Wagub Sani.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara yang juga Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Ir. Agus Sunaryo, M.Si., mengucapkan terima kasih kepada Wagub Jambi, jajaran Direktur KLHK RI, Tim World Bank Indonesia, dan semua pihak yang hadir dalam acara ini.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dalam mendukung Program BioCF-ISFL di Provinsi Jambi, baik dalam fase Pre-Investment maupun fase RBP, dengan output yang diharapkan berupa mekanisme penyaluran dana insentif berbasis kinerja ke desa.